mari kita sharing pengetahuan dan ilmu..... agar berguna untuk membangun masyarakat

जंगन पिलिः कालेग सेपेर्टइ INI

2009-03-03T06:05:00.000-06:00

Tak terasa pelaksanaan pemilu kurang lebih tinggal sebulan lagi. Heboh
“caleg” terjadi di mana-mana. Kalau jaman dulu hanya orang-orang
tertentu yang bisa mencalonkan diri, maka sekarang semua orang bisa
mencalonkan dirinya. Mulai dari loper koran, penjual bakso, guru,
pemuka agama, pengusaha, sampai pengangguran pun bisa ikut
berkompetisi. Menurut salah satu harian di Surabaya, 60 % persen caleg
tidak jelas pekerjaannya. Hampir semua jalan-jalan di kota dan sekitar
tempat tinggal kita dipenuhi dengan poster-poster para caleg lengkap
nomor urutnya masing-masing.

Berikut ini 7 ciri caleg yang tak layak dipilih yang saya ambil dari
salah satu milis kepenulisan yang saya ikuti.

1. Mengikat atau memaku posternya di pepohonan. Tak layak dipilih
karena inilah calon caleg yang tidak pro lingkungan. Pada masa
kepemimpinannya nanti illegal logging akan semakin berkembang. Kok
bisa ??? ya..iya… pohon-pohon yang ada di depan mata berani dirusak,
apalagi pohon-pohon dalam hutan yang nun jauh di sana pasti akan habis
dibabat oleh mereka.
2. Mengikat atau menempel fotonya pada tiang-tiang listrik. Ini
adalah caleg yang punya mental seperti tukang reparasi mesin dan
tukang kredit. Kok bisa ??? Kalau diperhatikan kebanyakan tiang-tiang
listrik yang berdiri di pinggir jalan dipenuhi tawaran-tawaran
memperbaiki dan membeli bekas-bekas, misalnya..”Di cari Playstation
bekas”, “Cari Monitor Mati merek apapun”, atau tawaran memperoleh uang
Cash secara cepat seperti “Mau Uang Tunai, 5 Menit Proses Beres” dan
sebagainya. Jadi nanti kalau caleg ini terpilih, hobbynya adalah
membeli barang-barang bekas dari luar negeri tapi dalam laporan
pertanggungjawabannya ditulis sebagai barang yang “gres”. Juga caleg
yang suka pada hal-hal yang instan yang akan menjerumuskan masyarakat.

3. Memasang foto “mbahnya” di samping fotonya. Ini adalah caleg yang
tidak yakin pada kemampuan dirinya sampai mereka harus membawa nama
atau foto pemimpin partainya, nama atau fotonya ortu dan “mbahnya di
belakang nama dan foto mereka. Untuk apa memilih pemimpin yang seperti
itu. Yakin pada diri sendiri aja tidak bisa, apalagi meyakinkan orang
lain.

4. Memasang poster dan atau balihonya pada rambu-rambu lalu lintas.
Ini adalah caleg yang apabila terpilih nanti tidak akan membawa
kebaikan tapi justru banyak mencelakakan rakyatnya. Lihat saja, berapa
kali terjadi kecelakaan karena para pengendara tidak bisa melihat
rambu-rambu lalu lintas karena tertutup poster para caleg.

5. Memasang poster dan balihonya pada fasilitas umum yang lain,
seperti misalnya rumah ibadah, sekolah-sekolah, stasiun, dan
sebagainya.

6. caleg yg suka berjanji, bukankah kau yang berjanji kau yang mengingkari.

7. caleg yang membagi-bagikan uang (money politik), blom jadi dewan
aja dah ngasih contoh rakyatnya melakukan pelanggaran hukum apalagi
nti klo dah jadi…!!!!!

Pasti masih banyak sekali ciri-ciri caleg yang tak layak dipilih.
Silahkan ditambahkan sendiri. 7 hal di atas hanya didasarkan
kepedulian pada kelestarian dan keindahan lingkungan khususnya
fasilitas umum.

(Sumber);.. Blog Tetangga...(Gusthy Blog)....

Awas.... Otak Bisa Rusak Akibat Pornografi

2009-03-02T06:21:00.001-06:00

Penikmat pornografi bisa jadi mendapat kesenangan ketika menonton tayangan tersebut. Namun, siapa sangka jika kecanduan mengonsumsi tayangan pornografi berbuah terhadap kerusakan otak. Ahli bedah saraf dari San Antonio AS kemarin membeber kerusakan otak karena berbagai kecanduan (adiktif). Hal itu diungkapkan ketika acara diskusi memahami dahsyatnya kerusakan otak akibat kecanduan pornografi dan narkoba dari tinjauan kesehatan di Departemen Kesehatan (Depkes), kemarin.
Donald Hilton Jr MD, pakar neuro science dari metodist speciality and transplant hospital San Antonio AS mengatakan, sejatinya semua kecanduan (adiktif) berpengaruh terhadap kerusakan otak. Seperti, kecanduan makanan (obesitas), judi, narkoba, maupun pornografi. Hanya saja, tingkat kerusakan otak akibat kecanduan pornografi dinilai paling tinggi. Jika hal itu dibiarkan, maka bisa mengakibatkan penyusutan (pengecilan) otak. Ujung-ujungnya terjadi kerusakan otak. Permanen dan tidaknya kerusakan itu bergantung intervensi medis yang dilakukan.
Hilton mengatakan, penyusutan otak bisa berangsur-angsur kembali normal asalkan dilakukan pengobatan secara intens. Paling tidak dibutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Sebab, pada dasarnya otak terus mengalami regenerasi jaringan. ??Dengan demikian, otak yang mengecil itu dapat kembali lagi. Namun, cepat atau lambatnya pemulihan itu bergantung kasus kecanduan yang diderita,?? ujarnya. Termasuk, bergantung intensnya intervensi yang dilakukan. Kerusakan otak akibat kecanduan makanan (obesitas) maupun drugs cenderung lebih mudah diatasi ketimbang pornografi.
Menurutnya, ada perbedaan antara otak yang sudah kecanduan terhadap sesuatu dan tidak. Otak yang sudah terlanjur kecanduan memiliki mekanisme kontrol terhadap perangsang (adiktif, red) dengan mudah. Sebaliknya, otak yang belum kecanduan masih memiliki kontrol yang besar untuk mencegah perintah agar tidak kecanduan. ??Sehingga, masih bisa distop,?? cetusnya.
Hasil penelitian yang dilakukan Hilton bersama istrinya menyebut, dari semua kasus kecanduan, pornografi adalah salah satu yang tersulit. Bahkan, melebihi kecanduan obat. Menurutnya, mayoritas anak-anak maupun remaja mengonsumsi tayangan pornografi dari internet. Lantaran masukan itu hanya datang satu arah atau tanpa melalui diskusi maupun saringan dari orang tua, maka anak cenderung menerima informasi itu secara mentah. Di AS, 10 persen anak muda laki-laki dan perempuan mengakses situs pornografi. Kendati demikian, Hilton optimistis ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengontrol kecanduan pornografi. Yakni, dengan mengenali kasus yang dialami anak, melakukan pengobatan maupun perawatan intensif.(*)

Senator di Australia

2008-12-11T23:46:00.002-06:00

Cerita mengenai Anggota Senat (Anggota Legislatifnya Indonesia) yang turun langsung ke rakyat dan memang patut ditiru oleh anggota legislatif kita nantinya apabila terpilih. Ini saya ambil dari milis www.sasak.org
Cerita dari salah seorang anggota milis yang berada di Australia.

Beberapa waktu yang lalu seorang teman warga australia ngajak saya "jalan-jalan" . Waktu saya tanya mau ke mana, dia bilang " I wanna have my saya".
What?? saya mulai tidak mengerti.
"yes nurul, I wanna have my say to a senator".
Oooo...rupanya dia ingin menyampaikan keinginannya sebagai warga pada wakil rakyat yang dia pilih pemilu yang lalu.
Saya sudah membayangkan akan diajak ke sebuah gedung megah nan "angker" karena tidak sembarang orang boleh masuk.
Tapi alangkah tinjot saya ketika di ajak ke sebuah taman. Saya mulai protes: you said you wanna meet your senator! Kok ke taman?
Tapi kebingungan saya sedikit terjawab ketika di bawah sebuah pohon rindang di pinggir jalan saya melihat kerumunan orang. Ada sebuah meja kayu...spanduk seadanya menandakan nama partai senator itu dan....... kerubungan orang.
Oooo...rupaya beginilah cara para wakil rakyat di negeri kanguru menjaring aspirasi rakyat. Sang senator (wakil rakyat) dengan sabar berdiri di pinggir jalan, siapa saja yang mau menyampaikan aspirasinya bisa berhenti disana. Masalah yang disampaikan pun beragam, mulai jalan berlubang di depan rumah mereka yang sering tergenang kalau musim hujan, pelayanan dokter di rumah sakit yang dinilai lambat, petani yang kesusahan karena kemarau panjang yang hingga masalah perang di benua lain yang bikin sebagian warga merasa prihatain.
Saya tidak bisa lagi mengikuti diskusi hangat mereka karena fikiran saya langsung menerawang jauh, ke gumi sasak di sebrang samudra sana........ .....
Mungkin kah hal yang saya lihat di negeri orang bijang ini bisa terjadi di gumi sasak? Para wakil rakyat yang terhormat bersedia menemui Amak kangkung? Wakil rakyat yang mau mendengar jeritan Amak pengarat sampi yang terpinggirkan dan terlupakan? Wakil rakyat yang tidak berpesta pora dan berebut kekuasaan di atas puso dan kegagalan panen amaq tani?
Saya masih menerawang saat teman bule itu mengajak pulang, tapi bayangan senator di bawah pohon pinggir jalan itu tidak bisa hilang dari fikiran saya.
Saya masih bertanya pada diri saya sendiri: mungkinkah?? ? mungkin kah?? Mungkin kah? Dan tanya itu pun mulai lenyap di telan angin yang datang dari ujung savana...

"Pernah ku singgahi negeri-negeri indah gemerlap
dari Belanda, Malaysia, Singapore hingga Australia
tapi sejauh apapun aku melanglang buana
hati ini tetap merasa....Lombok lah rumahku...."

From Brisbane with love
nurul

“Demam Caleg” Mewabah di NTB

2008-09-06T21:29:00.000-05:00

Setelah hiruk – pikuk pesta demokrasi pilkada NTB 2008 usai, kini masyarakat kembali disibukkan dengan perebutan “kursi panas” DPRD. Banyak kita jumpai para caleg mulai bergerilya merebut hati masyarakat, dan bukan rahasia lagi jika semua cara digunakan sebagai ajang untuk “jual diri”. Di daerah pulau sumbawa beberapa waktu lalu ada caleg yang memanfaatkan acara kawinan sebagai ajang kampanye (Radar Bima, Agustus 2008), apalagi sekarang bulan Ramadan bisa dipastikan berapa banyak acara syukuran, safari Ramadan dan sebagainya yang berubah fungsi. Tentu saja hal ini sedemikian lumrah terjadi di masyarakat kita.
Yang menarik untuk pemilihan caleg 2009 ini adalah, banyak unsur diluar partai yang muncul menjadi calon legislatif, mulai dari Pengusaha, Tokoh Pemuda, Wartawan, Tekong dsb. Semakin diperingannya persyaratan bagi calon anggota legislatif, membuat banyak orang berlomba – lomba mendaftarkan diri. Salah satu poin tersebut adalah tentang pelampiran fotokopi ijasah terakhir yang sudah dilegalisasi. Berdasarkan keputusan KPU Pusat caleg cukup melampirkan copy ijasah terakhir saja, tidak harus dilampirkan lagi fotokopi ijazah SLTA bagi lulusan S1 ataupun S2. Syarat lainnya yakni surat pengadilan tidak diperlukan lagi, melainkan surat pernyataan dari caleg bersangkutan.
Untuk NTB jumlah caleg yang terdaftar di KPUD NTB seluruhnya berjumlah 1070 orang caleg yang terinci 743 pria dan 327 wanita, sementara jumlah kursi yang diperebutkan hanya 55 orang dengan jumlah perolehan kursi dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) dari Dapil 1 (Kota Mataram) (5), Dapil 2 (Lombok Barat) (10), Dapil 3 (Lombok Tengah) (10), Dapil 4 (Lombok Timur) (14), Dapil 5 (Sumbawa dan Sumbawa Barat) (6) dan Dapil 6 (Dompu, Kota Bima,Kabupaten Bima) (10). (adn)
(BERSAMBUNG)

Tren Kepemimpinan Muda, Di NTB Mungkinkah?

2008-05-22T03:03:00.000-05:00

Pilkada Langsung untuk pertama kali di NTB tinggal hitungan hari. Perang antara pasangan calon dalam promosi ke masyarakat semakin gencar dilakukan. Mulai dari sebar kalender sampai kaos. Untuk proses pemenangan, tidak dapat dipungkiri kekuatan parpol pengusung, suntikan dana dan visi misi yang dibawa menjadi faktor penentu.
Akan tetapi ada fenomena menarik yang terjadi di berbagai daerah yang lebih dahulu melakukan pemilihan, ternyata “KEBESARAN” partai pengusung tidak menjadi jaminan untuk menduduki kursi kepemimpinan, tidak juga dana yang besar. Yang unggul dalam pilkada adalah calon-calon yang tidak diperhitungkan dan rata-rata diusung oleh partai kecil hingga menengah. Muncul figur – figur muda menjadi pemenang merupakan tren baru dalam pelaksanaan pilkada.
Kemenangan pasangan HADE, (Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf) yang diusung PKS dan PAN dalam pilkada Jabar membuktikan kepemimpinan kaum muda didambakan oleh masyarakat. Memang karakteristik pemilih di tiap daerah berbeda, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemenangan pasangan itu menunjukkan rakyat memiliki keinginan untuk merubah keadaan.
Pengamat politik, Andrinov A Chaniago, menyatakan rakyat memang kini menginginkan perubahan. Mereka ingin hadirnya pemimpin yang lebih energik di dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu kejenuhan dalam masyarakat terhadap statusquo yang identik dengan kaum tua sehingga citra incumbent juga ikut buruk.
Dalam lingkup NTB mungkin tren ini tidak akan begitu terasa, karakteristik pemilih kita yang masih tergolong merupakan salah satu alasan.
Disamping itu juga masyarakat NTB dapat kita golongkan dalam dua golongan yaitu masyarakat yang merasa puas dengan statusquo dan cenderung ingin mempertahankannya, golongan ini ditempati oleh elit pemerintahan karena ingin meneruskan kekuasaan . Kelompok kedua yaitu golongan yang meninginkan adanya perubahan, masyarakat pada level grassroot lah yang dominan karena selama ini mereka cenderung menjadi korban.
Sejumlah pengamat beranggapan golongan pertama, yang menginginkan keberlanjutan pembangunan biasanya akan memilih figur incumbent atau figur yang tua. Sebaliknya, golongan kedua lebih memilih calon pemimpin yang muda atau yang memiliki visi perubahan.
Darmansyah tak sependapat dengan asumsi tersebut. Ia menilai pada hakekatnya pemilih sebenarnya tidak mempersoalkan perbedaan antara figur yang tua atau muda melainkan siapa yang mampu membawa perubahan
Terpuruknya masyarakat di NTB patut dijadikan pertimbangan. Beberapa persoalan seperti angka pengangguran yang tinggi, himpitan ekonomi, biaya pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan yang mahal akan membuat masyarakat sangat menginginkan perubahan.
Melihat keadaan ini, berapapun usia pemimpin tersebut, selama ia mampu menawarkan perubahan maka bisa dipastikan ia akan sukses dan terpilih. Baginya, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam meraih dukungan masyarakat. Aspek pertama adalah faktor geografis. Misalnya, masyarakat tertentu cenderung memilih figur yang berasal dari etnis yang sama dengannya. Aspek kedua adalah isu atau gagasan yang ditawarkan. Sementara aspek ketiga adalah isu sektoral yang diusung seorang calon pemimpin.

Demo Penundaan Pilkada. Murni untuk Rakyat atau ?????

2008-05-18T02:42:00.000-05:00

Pemilihan Kepala Daerah Langsung untuk pertama kalinya digelar di NTB, ini dapat dijadikan indikasi semakin matangnya Indonesia dalam berdemokrasi. Menurut keputusan KPU, hanya ada 4 pasangan yang lolos verifikasi dari 14 pasangan yang mendaftarkan diri.
Berikut daftar nama beserta jumlah kursi partai pendukung di DPRD.

Nama Pasangan dan Partai Pengusung Jumlah Kursi di DPRD

A Drs. H.L. Serinata - H.M. Husni Djibril (Serius)
1. P. Golkar 15 Kursi Memenuhi Syarat
2. PDIP 6 Kursi
3. PBR 5 Kursi
4. P. Patriot 1 Kursi
persentase 49,07 %

B TGKH.Zainul Majdi, MA â€“Ir. H. Badrul Munir, MM (Baru)
1. PBB 6 Kursi Memenuhi Syarat
2. PKS 6 Kursi
persentase 21,81 %

C Dr. Zaini Arony, MPd-H. Nurdin Ranggabarani, SH. MH (Zanur)
1. PPP 6 Kursi Memenuhi Syarat
2. PKB 3 Kursi persentase 16,36 %

D Ir. H. Nanang Samodra KA, MSc - Muhammad Jabir, SH.MH (Naja)
1. P. Demokrat 80.801 suara sah Memenuhi Syarat
2. PAN 111.762 suara sah
3. PNUI 25.786 suara sah
4. PSI 35.109 suara sah
5. PKPB 41.174 suara sah
persentase 15.38 %.

Ditengah euforia pematangan demokrasi ada satu hal yang patut disayangkan yaitu, tidak diakomodinirnya calon dari kalangan Independen. Tokoh – tokoh independen yang getol menyuarkan keikutsertaan calon independen tergabung dalam Komnas Pilkada Independen (KPI) NTB, bahkan beberapa kali demo menuntut pengunduran pelaksanaan Pilkada NTB digelar.
Salah satu alasan yang dikemukakan adalah UU 32/2004 yang berlaku adalah UU 32/2004 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 5/ PUU-V/2007 tangal 2003 Juli 2007. KPU Berada pada tempat dan jalur yang salah apabila masih menggunakan UU 32/2004 yang belum diuji materi Oleh Mahkamah Konstitusi RI. Sebab sudah sangat jelas UU 32/2004 yang lama tersebut telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi RI bertentangan dengan UUD 1945 dan sudah tidak boleh digunakan. Sejauh ini, KPUD NTB menolak pengunduran pilkada. Alasannya, revisi Undang-undang Pilkada baru berlaku setelah 1 Mei dan tak berlaku bagi daerah yang membuka pendaftaran calon sebelum tanggal tersebut.
Ada indikasi menarik yang penulis temukan saat pelaksanaan demo di KPU. Penulis mencoba bertanya pada beberapa orang yang ikut demo, dan rata-rata jawaban mereka adalah mereka tidak tahu apa yang mereka suarakan yang mereka tahu adalah mereka datang disuruh dan ikut demo.
Dengan imbalan apa?? Tidak satupun dari mereka yang mau bicara???
Apakah ada indikasi kalau demo yang dilakukan dibeking oleh calon yang tidak lolos verifikasi????
Apakah demo yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut pelaksanaan Pilkada NTB diundur benar – benar murni untuk NTB... ataukan segelintir elit politik yang kecewa???
Hanya waktu yang akan menjawab.. Sekarang kita kembalikan kepada masyarakat untuk menilai.....

Tugas Pers Lokal, Menjurnalistikkan Publik dalam Pilkada

2008-05-06T02:29:00.000-05:00

Tulisan ini saya posting sebagai bahan pertimbangan rekan-rekan pers dalam menyambut Pilkada NTB 2008. Sehingga berita mengenai adanya media yang memihak tidak terdengar lagi.. betul tidak???

Oleh: Kandyawan WP
PROFESIONALITAS, netralitas, dan objektivitas kerja pers, terutama pers lokal, mulai saat ini diuji kembali dalam proses pelaksanaan pilkada. Ada beberapa faktor penghambat netralitas dan objektivitas pers lokal dalam liputan pilkada.
Pertama, keterbatasan jumlah dan jenis media lokal yang akan meliput pilkada menyebabkan setiap kandidat dan tim sukses akan menempatkan media layaknya primadona.
Agar setiap aktivitas (kampanyenya) diresonansi dan diaplifikasi media, para kandidat akan berebut dengan segala daya-berkolaborasi dengan orang-orang media lokal. Penjaga gawang media akan berhadapan dengan kenekatan para kandidat yang berusaha mensubordinasi netralitas media bagi kepentingan kelompoknya.
Kedua, adanya tarikan laten etnosentrisme, primordialisme, dominasi kepentingan politik-ekonomi jangka pendek antara para kandidat dan pemodal media. Dua hal tadi kadang-kadang menyebabkan pers lokal terjebak dalam kisaran perebutan kekuasaan, melakukan preferensi terhadap salah satu kandidat.
Kalau hal ini sampai terjadi, kepentingan publik daerah akan sangat dirugikan, sekaligus profesionalitas pers ternodai.
Melalui kompilasi puluhan penelitian di Asia Tenggara dan Selatan, Thomas L Jacobson (1994) sampai pada beberapa kesimpulan tentang peran positif yang dapat dimainkan media lokal bagi komunitasnya seperti sebagai pendidik, identifikator masalah, penyedia forum, dan penguat (revitalitator) sosiokultural bagi komunitasnya.
Namun sebaliknya, kuatnya nilai primordialisme dan keterdekatan sosiokultural-ekonomi orang media dengan stakeholder daerah menyebabkan media lokal juga memiliki posisi dilematis dalam peliputan pemilu lokal. Pers daerah kadang-kadang gagal menjaga jarak -ikut larut- terlibat secara emosional dengan dinamika kompetisi sosial politik dan konflik di wilayahnya (Jack Snyder: Dari Pemilu ke Pertumpahan Darah, terjemahan, 2003). Tegasnya, liputan menjadi kurang jernih.
Di sisi lain, tekanan pasar, baik yang berupa ketatnya persaingan antarmedia maupun kehausan publik bawah terhadap tuntutan sensasionalitas berita, sering memperkeruh proses dan wajah liputan pers daerah. Dramatisasi peristiwa melalui penggalian sikap psikososial para selebritis politik (baca: calon kepala daerah beserta tim suksesnya) menjadi orientasi utama pemberitaan.
Dalam setiap pemilu, fungsi-fungsi komprehensif jurnalistik direduksi sekadar menjadi perpanjangan tangan kandidat dalam memanipulasi pesan politiknya. Namun yang terjadi adalah sebuah jurnalisme yang berorientasi pada tokoh, sensasionalisme drama, dan sinisme wacana dari para selebritis politik. Padahal yang paling berkepentingan terhadap pelaksanaan pilkada adalah publik.
Aspirasi Publik
Tujuan utama pilkada adalah untuk menampung dan menyelamatkan aspirasi publik daerah. Karena itu, dalam konteks ini peran pers lokal yang paling utama sebenarnya adalah mengumpulkan, memperkuat, kemudian meresonansi agenda (sosial politik) nyata yang berkembang di kalangan pemilih.
Untuk menjawab tantangan tadi, sudah saatnya pers lokal mengubah orientasi pemberitaan. Pers daerah harus mampu menjurnalistikkan publik dan memublikkan jurnalistik.
Menjurnalistikkan publik dimaksud sebagai kemampuan pers mengangkat aspirasi dan isu-isu lokal yang paling berkembang di kalangan publik bawah, meski kadang-kadang isu tersebut tersembunyi, dianggap biasa akibat imunitas sosial masyarakat setempat, unsur aktualitasnya kurang, atau yang lebih sering adalah ketiadaan kemampuan publik bawah mengangkatnya dalam wacana sosial akibat rendahnya akses media di kalangan mereka. Padahal mayoritas publik bawah merasakannya. Dalam hal ini kadang-kadang dibutuhkan keberanian dan kecerdasan pers lokal untuk tidak sekadar memberitakan peristiwa, namun memeristiwakan kejadian.
Selanjutnya memublikkan jurnalistik diartikan sebagai kemampuan pers lokal membuka diri seluas-luasnya akses bagi publik bawah yang ingin mengartikulasikan sikap dan kepentingannya dalam media. Media bukan teritori angker tempat pertarungan wacana papan atas milik para petinggi partai, pemerhati, para birokrat, para pemilik modal besar, dan para profesional.
Namun yang lebih utama, media adalah sebuah forum yang memungkinkan setiap individu daerah merepresentasikan sikap dan aspirasinya, serendah dan sekecil apa pun kedudukan sosial publik.
Tentu perubahan orientasi ini tidak mudah. Di samping dibutuhkan niat dan pemahaman paradigmatik tentang apa itu jurnalisme publik, yang lebih penting adalah kemampuan teknis dengan metode apa dan bagaimana penjaga gawang media lokal mampu mengangkat ke permukaan aspirasi publik bawah secara maksimal.
Namun dengan, kemajuan teknologi informasi yang ada kini, agregat kepenting publik yang sering amat heterogen dan variatif sesungguhnya dapat lebih mudah ditangkap. Beberapa teknis kerja sama pers dengan publik amat dimungkinkan, misalkan dengan melembagakan polling (baik yang konvensional maupun elektrik), mengadakan panel, mewujudkan public hearing, bekerja sama dengan universitas, LSM, dan lembaga survei untuk meresonansi penelitian pemberdayaan publik.
Kasus pemilu legislatif dan pilpres Indonesia yang hasilnya mampu didahului oleh lembaga survei menunjukkan besarnya potensi pers mengartikulasikan aspirasi publik bawah. Sayangnya, selama ini konsep publik masih didekati secara kuantitatif. Konsep publik hanya muncul sebagai agregat angka statistika. Untuk itu, dibutuhkan metode pelengkap yang memungkinkan persoalan publik didekati secara kualitatif.
Dengan demikian, wajah, keunikan sikap individual, dan humanitas publik dengan segala problematika sosialpolitik yang menyertainya bisa dipotret secara lebih jernih, kaya, dan komprehensif. (17n)
- Penulis adalah dosen Komunikasi FISIP UNS Surakarta, pemerhati komunikasi dan kebudayaan.

Delapan Pasangan Kembalikan Formulir

2008-05-03T02:35:00.000-05:00

Setelah diberikan waktu sekitar satu minggu oleh KPUD, delapan pasangan Bacagub-Bacawagub NTB yang mengembalikan formulir pendaftaran yang telah diperbaiki. Kedelapan pasangan itu; HL Serinata–H Husni Djibril, H Nanang Samodra–HM Jabir, TGH Zainul Majdi (Bajang)–H Badrul Munir, H Zaini Arony–H Nurdin Ranggabarani, HL Koeshardi Anggrat-H Kahar Karim, H Farouk Muhammad-H Saiful Muslim, HL Sudarmadi–H Muhtar, H Ismail Husni-HM Nur Nasution. Dengan demikian, dari 14 paket, hanya delapan pasangan inilah yang akan kembali diverifikasi KPUD sebelum penetapan pasangan Bacagub-Bacawagub yang akan mengikuti Pemilu Gubernur Juli mendatang.
Mereka (secara berturut-turut); pasangan Nanang-Jabir, Bajang–Badrul, Zaini–Nurdin, Koeshardi-Kahar, Farouk-Saiful, Sudarmadi-Muhtar dan Ismail-Nur Nasution. Sedangkan satu pasangan lagi, Serinata–Husni telah menuntaskan perbaikan berkas pendaftaran dan mengembalikannya ke KPUD pada beberapa hari sebelumnya.Pengembalian formulir kemarin, pertama kali dilakukan pasangan Nanang-Jabir sekitar pukul 11.00 Wita. Disusul pasangan Bajang-Badrul sekitar pukul 20.30 Wita.
Berikut pasangan Zaini–Nurdin yang mengembalikan formulir berselang sekitar setengah jam dengan pasangan Bajang–Badrul. Selanjutnya, paket Koeshardi-Kahar pukul 22.15 Wita, Farouk-Saiful jam 23.00, Sudarmadi-Muhtar jam 23.40 Wita, dan Ismail-Nur Nasution yang merupakan pasangan Bacagub-Bacawagub terakhir yang mengembalikan formulir pedaftaran yang telah diperbaiki.
Sempat berkembang isu yang menyebutkan kelengkapan pendaftaran pasangan Bajang-Badrul belum lengkap. Dimana Badrul ditengarai tidak menyertakan salah satu bukti pembayaran pajak lima tahun terakhir.
Ketua DPW PKS NTB Ust H Musleh Kholil yang dikonfirmasi membenarkan isu tersebut. Namun, dia mengungkapkan, hal ini sudah diklarifikasi ke KPUD, dan menurut dia KPUD dapat memakluminya.
‘
Musleh meyakini pasangan Bajang-Badrul yang diusung PKS bersama PBB akan lolos dalam verifikasi terakhir yang dilakukan KPUD. Seluruh kelengkapan yang diminta KPUD telah disampaikan pasangan ini.
Sementara itu, anggota KPUD NTB Zainul Aidi menjelaskan, kemarin merupakan batas akhir perbaikan formulir pendaftaran pasangan Bacagub-Bacawagub NTB. Selanjutnya, KPU akan memverifikasi kembali berkas pendaftaran lima pasangan Bacagub-Bacawagub ini. Dijadwalkan, verifikasi dilakukan hingga 12 Mei mendatang. Selama verifikasi, KPUD tidak menerima perbaikan dalam bentuk apa pun. (lombokpost.co.id)

Calon Gubernur atau Calon "Terdakwa"

2008-04-25T02:48:00.000-05:00

Kurang 3 bulan lagi daerah kita Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan pesta demokrasi lokal yakni pemilihan gubernur langsung, inilah saatnya hati yang berbicara, mana calon yang pantas kita pilih,tentunya calon tersebut dapat membawa NTB lebih maju lagi. Pada saat tulisan ini dibuat sudah ada 14 pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang memdaftarkan diri ke KPU NTB, hal ini sudah barang tentu merupakan rekor tersendi, karena sepanjang yang saya ketahui belum pernah ada suatu propinsi di Indonesia yang jumlah pemdaftarnya sampai segitu banyak.
Jika kita bandingkan dengan Jawa Barat yang penduduknya lebih 40 juta calon gubernurnya hanya 3 pasang, sedangkan kita jumlah penduduknya lebih kurang 4 juta punya pasangan calon 14 apa bukan rekor? Artinya banyak diantara kita ternyata ingin jadi gubernur.
Namun dalam tulisan ini saya tidak akan membahas tentang enaknya jadi gebernur, melainkan akan membahas soal syarat hukum yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri jadi gubernur NTB.
Berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan:
(1) Peserta pemilihan kepala daearh dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehn suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di derah yang bersangkutan.
Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa pasangan calon gubernur NTB yang akan datang harus diusulkan oleh parpol yang memenuhi syarat, kalau NTB maka parpol yang dapat mengusulkan pasangan calon adalah 15%x 55 kursi (jumlah kursi hasil pemilu yang lalu) = 8,25, jika menghasilkan pecahan maka pembulatan keatas hal ini tersebut dalam pasal 36 ayat (3) PP tersebut ditas " Dalam hal partai politik atu gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas" ,jadi parpol atau gabungan parpol NTB yang mendapat jumlah kursi 9 di DPRD NTB otomatis dapat mengjukan pasangan calon gubernur.
Sedangkan untuk akumulasi 15% suara sah diperoleh angka 15% x 1.800.000 an suara sah (perolehan suara sah parpol dalam pemilu yang lalu) maka jumlah suara sah parpol atau gabungan parpol harus mencapai 280.000 lebih untuk dapat mencalonkan pasangan calon gubernur.
Jika kita mengacu kepada ketentuan diatas maka untuk pasangan calon gubernur NTB yang dapat maju menjadi calon tidak lebih 4 pasangan calon.
Timbul banyak pertanyaan dimasyarakat kenapa kok sampai 14 pasangan calon yang mendaftarke KPU NTB?, hal tersebut karena para kandidat yang mendaftar ke KPU NTB berharap (kalau masih berharap) masuk dari calon independen.
Berkenaan dengan calon independen tersebut revisi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memang sudah disahkan oleh DPR akan tetapi UU dimaksud belum ditanda tangani oleh Presiden.
Kendati demikian berdasar konstitusi hasil amandemen jika UU sudah disahkan DPR belum juga ditanda tangani oleh Presiden selama 1 bulan, maka UU tersebut dinyatakan berlaku efektif, dengan demikian UU 32 hasil revisi akan berlaku pada awal Mei yang akan datang.
Oleh karena KPU NTB masih menggunakan UU No.32 tahun 2004 yang belum direvisi maka dengan sendirinya ketentuan calon independen belum akan dapat diterapkan dan secara otomatis akan tersingkir karena tidak memenuhi syarat dengan kata lain calon independen hampir dipastikan tidak akan lolos verifikasi.
Pertanyaan berikut adalah bolehkah 1 partai mencalonkan 2 pasang calon gebernur?, berdasarkan pasal 37 ayat (1) PP No.6 Tahun 2005 menyebutkan " Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon". Ini artinya tidak ada alasan hokum 1 partai politik mencalonkan 2 pasangan calon, ironisnya pada saat pencalonan pasangan gubernur NTB yang baru lalu ada partai politik yang mengajukan 2 pasangan calon, hal ini merupakan pembodohan politik, tentu hal ini sangat disayangkan.
Pertanyaan yang terakhir dan mungkin yang menarik perhatian banyak orang adalah bolehkah seorang calon gubernur mencalonkan diri walaupun sudah ditetapkan menjadi "TERSANGKA?"(karena secara kebetulan ada pasangan calon gubernur NTB yang akan datang sudah ditetapkan oleh kejaksaan sebagai tersangka), didalam UU no 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005 tidak melarang seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka mencalonkan diri sebagai gubernur, hanya saja didalam pasal 38 ayat (1) PP No.6 Tahun 2005 huruf l disebut salah satu syarat calon adalah "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" namun didalam penjelasannya PP tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama,norma kesusilaan, norma adat antara lain seperti judi,mabuk,pecandu narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian.
Namun yang menjadi kekhawatiran adalah apabila proses status tersangka dinaikan menjadi "terdakwa" maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 126 ayat (1 ) PP No.6 Tahun 2005 "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi,tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindakpidana terhadap keamanan negara", dalam ayat (2) menyebutkan "Proses pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berkas perkara dakwaan melakukan tindak pidana korupsi,terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap kemanan negara telah dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses penuntutan dengan dibuktikan register perkara".
Ini artinya bila status tersangka kemudian oleh kejaksaan berkas perkaranya berkas perkara dikirim ke pengadilan dan telah mendapat register perkara maka berlakulah pasal sebagaimana tersebut diatas.
Untuk itu mari selaku warga NTB yang baik, kita serahkan saja proses hokum tersebut kepada pihak yang berwenang.
Tulisan singkat ini dimaksudkan agar kita semua memahami proses pencalonan gubernur sebagaimana mestinya,dan akhirnya mari gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. (***)

Black Campaign dan Negative Campaign

2008-04-19T02:54:00.000-05:00

Pemeriksaan Serinata, Bisa Jadi Black Campaign atau Negative Campaign ??

Di Amerika Serikat, negara yang digadang – gadangkan sebagai negara demokrasi dunia black campaign dan negative campaign bukanlah merupakan fenomena baru. Tingkat kematangan masyarakat dan para politisinya dalam perpolitikan mampu membuat kedua hal tersebut menjadi jelas perbedaannya. Sementara di Indonesia masih samar – samar.
Contohnya adalah pertikaian antara SBY dan Amin Rais terkait danan nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Tepatnya kasus dugaan korupsi Rokmin Dahuri yang menyeret capres dan cawapres pilpres 2004.
Para ahli memiliki perbedaan definisi, menurut Bara Hasibuan, black campaign merupakan model kampanye yang melempar isu, gosip dan sebangsanya, tanpa didukung fakta atau bukti. Berbeda dengan negative campaign yang dianggap “bersih” karena lebih menonjolkan kekurangan lawan politik, memiliki bukti atau telah terbukti. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat disamakan.
Kajian mengenai praktik kampanye negatif bukanlah fenomena baru, selama dekade terakhir ini telah menyebar dari AS ke berbagai tempat lain. Partai Republik dan Partai Demokrat di AS merupakan contoh kampanye negatif yang cukup jelas. Mereka melakukan riset panjang dan investigasi terhadap kehidupan pribadi kandidat untuk mengungkap fakta memalukan dan gambaran paling buruk kandidat tersebut.
Untuk menunjukkan kepada publik tentang semua hal mengenai kandidat tersebut. Harapannya, jika keburukan kandidat terungkap, pemilih suka atau tidak suka (logis) memilih kandidat yang lain.
Kemudian kita berbalik untuk menilik black campaign, jika memang ini hanya dipraktekkan di Indonesia. Maka istilah ini cukup sesuai karena keadaan partai dan pemilu di Indonesia. Partai-partai di AS melakukan negative campaign karena diproduksi dengan riset yang panjang dan keakuratan fakta dan datanya sangat diperhatikan.
Jika selama ini banyak pakar politik mendekati kasus ini dengan pendekatan elitis, maka pendekatan secara informal merupakan alternatif yang menarik. Isu ini tidak semata-mata merupakan konflik elit. Pendekatan dengan meninjau cara informal, yaitu cara-cara yang cenderung menghalalkan segalanya dalam kampanye untuk pemenangan pemilu. Kecenderungan memakai cara informal – maka didekati secara informal pula, salah satunya ialah black campaign dan negative campaign yang bisa terjadi – sangat memungkinkan.
Akan tetapi, dalam mendekati black campaign dan negative campaign ini, keduanya memang disikapi berbeda jika dikaitkan dengan proses transisi demokrasi Indonesia. Sedangkan di tingkat elit pun, “kedewasaan” politik masih belum terlihat jelas. Meskipun SBY dan Amien Rais menunjukkan kedewasaan politik, lebih tepatnya sepakat berdamai untuk membawa isu dana asing ke dalam proses hukum, tetap saja sangat rawan dan berpotensi konflik.
Di samping data yang tidak jelas, pelaku black campaign pun relatif tidak jelas. Padahal di Indonesia, selain koruptor merajalela, provokator pun tidak kalah banyaknya. Akan menjadi celah bagi mereka untuk lebih leluasa memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya sendiri.
Untuk negative campaign alasan yang cukup kuat bahwa kampanye ini tidak mendukung keberhasilan dalam pemenangan pemilu. Hal ini sesuai dengan salah satu riset yang dilakukan oleh Kevin Arceneaux (Temple University), dan David W. Nickerson (University of Notre Dame ) yang menyatakan bahwa….we detect no difference between negative and positive messages with regards to turnout or vote preference. Hampir tidak ada pengaruh negative campaign dalam kecenderungan pemilihan suara.
Dalam lingkup Pilkada NTB 2008 ini, salah seorang calon gubernur tersandung kasus dugaan korupsi, ia adalah Serinata calon incumbent yang diusung oleh partai Golkar dan beberapa gabungan partai kecil. Melihat kasus yang masih dalam tahap pemeriksaan sangat memungkinkan untuk dijadikan isu dalam kampanye oleh kandidat lainnya.
Menurut anggota DPRD NTB Husni Djibril, pasangan Serinata dalam Pilkada NTB Rencana pemeriksaan terhadap HL Serinata diharapkan tidak sampai dijadikan ajang melakukan kampanye hitam. Masyarakat diharapkan tetap memegang azas pra duga tidak bersalah dalam menyikapi kasus ini dan utuk para politisi diharapkan tetap bermain cantik, maksudnya memisahkan kasus politik dalam kasus hukum yang menjerat Serinata. Biarlah nanti rakyat yang memberikan penilaian dan menentukan pilihan.(***)

Sumber:
www.pilkadantb.blogspot.com
www.lombokpost.co.id
www.id.wikipedia.org
www.berpolitik.com

Pilkada NTB Terancam Golput

2008-04-09T14:00:00.000-05:00

Eskalasi perpolitikan di NTB akhir – akhir ini semakin menghangat. Yang terbaru adalah munculnya pernyataan sikap dari tokoh masyarakat Dana Mbojo ( Kabupaten Bima dan Dompu) yang menyerukan GOLPUT, hal ini muncul karena tidak adanya figur dari daerah tersebut yang muncul sebagai Cagub dan Cawagub.
Seruan untuk GOLPUT nampaknya telah menyentuh anggota dewan, pernyataan sikap yang disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Bima, A Latif M Sidik SH. (Radar Bima, Selasa 8 April 2008). Menurutnya tidak adanya figur yang ikut ambil bagian dalam Pilkada NTB 2008 sama saja dengan menyepelekan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dana Mbojo.
Hal ini menarik untuk dicermati. Mengapa? Karena kesan yang timbul selama ini bahwa Pulau Sumbawa di”anak tirikan” oleh propinsi semakin menguat. Kita ketahui bersama bahwa kemajuan pembangunan di pulau Lombok hampir tidak seimbang dengan pulau Sumbawa.
Ini merupakan PR yang harus diselesaikan oleh para Cagub dan Cawagub sebelum menduduki kursi panas NTB 1 dan NTB 2. Setiap calon harus mampu mengatasi masalah ini, jika tidak dapat dipastikan setelah terpilih nanti hal ini dapat menjadi batu sandungan dalam menjalankan pemerintahan. Isu dibentuknya Propinsi Nusa Tenggara Tengah (PNTT) dan Propinsi Pulau Sumbawa telah sedemikian menguat di benak masyarakat di Pulau Sumbawa.
Statemen – statemen yang dilontarkan oleh tokoh masyarakat dana Dana Mbojo direaksi keras oleh KPU NTB. Seandainya ancaman – ancaman yang selama ini dilontarkan benar – benar dilakukan maka hotel predeo siap menanti siapa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan GOLPUT.
Nah.. sekarang tinggal kita menunggu kebijakan seperti apa yang akan dilakukan para calon dalam mengatasi hal ini. Siapa yang berhasil tentu saja dapat menjadi salah satu nilai jual dalam Pilkada nanti. Sekaligus membuktikan bahwa masyarakat dana Mbojo masih percaya pada pihak propinsi.
Kita tunggu langkah para Cagub dan Cawagub merebut hati pemiliih di Dana Mbojo??